Read Time:1 Minute, 46 Second

Jakarta, CNN Indonesia —

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pemerintah akan tetap berhati-hati dalam melakukan penarikan utang untuk membiayai APBN di tengah pandemi covid-19. Hal tersebut dilakukan demi menjaga kepercayaan pasar dan kredibilitas Indonesia di mata investor asing.

Ia menegaskan kerja sama pembiayaan lewat skema berbagi beban (burden sharing) yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 1 dan 2 antara pemerintah dan Bank Indonesia bukan ajang untuk melakukan penarikan utang besar-besaran dengan bunga rendah.

“Kami juga bersama-sama dengan BI menunjukkan bahwa meskipun kami dibolehkan dan dimungkinkan melakukan financing oleh Bank Indonesia namun kami tidak ugal-ugalan,” ujarnya saat berbicara dalam webinar Capital Market Summit Expo, Senin (19/10).



Seperti diketahui, pemerintah dan BI telah menandatangani dua SKB dalam rangka pembiayaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan penanganan covid-19.

SKB Nomor 1 yang diterbitkan tanggal 16 April 2020 memperbolehkan BI untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN) di pasar perdana. Sementara, SKB Nomor 2 pemerintah dan BI akan membagi beban pembiayaan berdasarkan kelompok barang publik dan barang nonpublik.

Untuk menjaga kepercayaan investor, menurut Sri Mulyani, sejak awal pemerintah juga sudah menunjukkan rancangan program PEN dan alasan pembiayaannya harus berasal dari skema burden sharing, baik itu melalui SKB 2, SKB 1 maupun pembiayaan dari pasar.

“Ini tujuannya untuk menggambarkan bahwa sebetulnya, iya, kita semuanya ini dalam situasi terus berikhtiar, gotong royong, namun tetap menjaga rambu-rambu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal untuk makroprudensial kita itu tetap solid dalam jangka saat ini dan jangka ke depan,” tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

Menurut Sri Mulyani, akuntabilitas kebijakan berguna dalam menghadapi situasi krisis seperti saat ini. Pasalnya, hal tersebut membuat investor memberikan rating yang baik terhadap Indonesia, sehingga Indonesia masih dapat menikmati pembiayaan utang dengan bunga rendah.

Sementara negara lain yang juga sama-sama terkena badai krisis akibat pandemi covid-19, kata Sri Mulyani, tak bisa mendapatkan fasilitas seperti Indonesia.

“Transparansi dan kredibilitas APBN kita itu sangat jelas sehingga investor bisa menilai resikonya. Makanya, dengan rating agency pun kita lihat, bagaimana mereka menilai risiko kita. Itu semuanya merupakan sesuatu yang kemudian buahnya terjadi pada situasi seperti sekarang ini,” tandasnya.

(hrf/sfr) Source