Read Time:3 Minute, 50 Second

Jakarta, CNN Indonesia —

Langkah akselerasi realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional yang dilakukan oleh Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional (Satgas PEN) pada pekan pertama kuartal IV/2020 kembali mendorong penyerapan anggaran.

Data Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) menunjukkan per 7 Oktober 2020, total realisasi penyerapan anggaran PEN telah mencapai Rp331,94 triliun. Nilai itu setara dengan 47,7 persen dari total anggaran PEN yang mencapai Rp 695,2 triliun.

“Dibandingkan dengan realisasi per 30 September 2020 atau pekan sebelumnya, terjadi kenaikan serapan senilai Rp13,47 triliun,” ujar Ketua Satgas PEN Budi Gunadi Sadikin dilansir dari laman #SatgasCovid19, Jumat (16/10).



Secara kumulatif, realisasi serapan untuk empat klaster program yang menjadi fokus Satgas PEN mencapai Rp277,68 triliun.

Keempat klaster tersebut yaitu sektor perlindungan sosial, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), kementerian, lembaga dan pemda (K/L/D), serta pembiayaan korporasi.

“Penyerapan signifikan terjadi di sektor UMKM yaitu Program Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro,” kata Budi.

Di sektor UMKM, serapan program tahap awal telah mencapai 100 persen bagi 9,1 juta pelaku usaha mikro.

Realisasi program hibah senilai Rp2,4 juta bagi masing-masing pelaku UMKM ini meningkat sebesar Rp4,06 triliun atau 14,10 persen selama pekan pertama, dan mulai melaksanakan perluasan program.

Menurut Budi, pemerintah melalui Satgas PEN terus melakukan langkah-langkah percepatan realisasi program pemulihan ekonomi nasional. Antara lain dengan mempercepat proses usulan baru berbagai klaster serta realisasinya, redesign program agar lebih efektif, dan mempercepat proses birokrasi program.

“Program untuk sektor UMKM terus dipercepat dan diperluas agar dapat meringankan kondisi ekonomi masyarakat dan sekaligus menjadi stimulus percepatan pergerakan ekonomi nasional,” paparnya.

Saat ini, Satgas PEN juga tengah menyiapkan implementasi program Bantuan Subsidi Gaji bagi tenaga pendidik honorer, Bantuan Subsidi Upah untuk pekerja mandiri, dan pembiayaan korporasi yang direncanakan mulai berjalan pada akhir bulan Oktober ini.

Selain itu, menuju akhir 2020, Budi Gunadi Sadikin menyatakan akan memperkuat dan menajamkan pelaksanaan realisasi penyerapan, seperti perpanjangan program, maupun percepatan proses usulan baru dari setiap klaster dalam upaya realisasi penyerapan hingga 100 persen.

Sementara itu, realisasi anggaran PEN untuk sektor kesehatan mencapai Rp25,94 triliun per 7 Oktober. Selanjutnya, untuk perlindungan sosial mencapai Rp159,69 triliun. Kemudian, sektoral K/L dan pemda telah merealisasikan anggaran PEN senilai Rp27,57 triliun. Sektor UMKM sudah terserap Rp90,42 triliun. Adapun, realisasi di sektor insentif usaha/pajak mencapai Rp28,32 triliun.

“Sektor perlindungan sosial dan UMKM menjadi sektor dengan penyerapan anggaran tertinggi, masing-masing sebesar 78,32 persen dan 73,24 persen dari total pagu anggaran Rp203,90 triliun dan Rp123,46 triliun.” lanjutnya.

Menurut Budi, sektor perlindungan sosial yang terdiri dari delapan program, menunjukkan kinerja realisasi penyerapan berjalan dengan baik. Program Keluarga Harapan (PKH) telah menyalurkan Rp36,26 triliun atau 96,95 persen dari pagu anggaran Rp37,40 triliun kepada 10 juta penerima manfaat. Program Sembako sudah merealisasikan Rp33,98 triliun (77,94 persen) dari pagu anggaran yang Rp43,60 triliun.

Program Sembako Jabodetabek yang bernilai Rp4,51 triliun (66,32 persen) dari anggaran Rp6,8 triliun sudah disalurkan kepada 1,9 juta penerima manfaat. Kemudian, Program Bansos Tunai Non-Jabodetabek sebanyak Rp25,54 triliun atau 78,83 persen dari anggaran Rp32,40 triliun juga sudah dirasakan manfaatnya oleh 9 juta penerima manfaat.

Sementara itu, Program Kartu Pra Kerja yang menyasar 5,6 juta penerima manfaat, telah mencapai realisasi Rp19,87 triliun atau 99,4 persen dari pagu yang disediakan Rp20 triliun. Program BLT Dana Desa yang diikuti 7,9 juta penerima manfaat juga telah merealisasikan anggaran sebesar Rp12,91 triliun.

Adapun, Program Subsidi Gaji dari anggaran Rp37,87 triliun sudah disalurkan Rp13,99 triliun atau 36,9% kepada lebih dari 11,6 juta pekerja, dan Program Diskon Listrik yang sudah menyerap anggaran Rp6,97 triliun.

Di sektor UMKM, terjadi kenaikan DIPA menjadi Rp28,80 triliun dari semula Rp22,01 triliun, untuk program Banpres Produktif Usaha Mikro, yang disebabkan adanya perluasan dari target 9,1 juta menjadi 12 juta penerima manfaat yaitu para pelaku usaha mikro.

Saat ini, program tersebut telah memasuki pelaksanaan program perluasan untuk mencapai total 12 juta pelaku usaha mikro. Perluasan yang sedang dilaksanakan ini direncanakan mencapai 12 juta pelaku usaha mikro tersebut pada akhir November 2020. Sementara itu, program penempatan dana telah mencapai Rp63,20 triliun atau 80,22 persen dari pagu anggaran.

Berbagai program yang merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap kegiatan usaha untuk menjaga perekonomian sektor UMKM ini, terus dijalankan dengan sinergi oleh berbagai kementerian, lembaga dan pemangku kepentingan lainnya.

“Ini yang terus diupayakan mencapai realisasi penuh pada akhir 2020 bersama dengan program-program Pemulihan Ekonomi Nasional lainnya.” kata Budi.

(ang)

[Gambas:Video CNN]

Source